Hanya Bisa Menampung Korban Sindikat TKI

Jurubicara Kedubes Indonesia di Kuala Lumpur, Suryana Sastradireja.mengatakan, sejak moratorium pengiriman pembantu rumah tangga ke Malaysia dicabut, kurang dari 100  tenaga kerja Indonesia tiba di Malaysia melalui jalur resmi. Minimnya kedatangan tenaga kerja Indonesia ini dipicu oleh gaji yang rendah dan maraknya kekerasan yang dilakukan warga Malaysia terhadap para TKI. Namun, dikhawatir justru ribuan orang masuk ke Malaysia lewat jalur ilegal karena tergiur janji-janji manis para agen perekrut tenaga kerja. Para TKI ilegal inilah yang sangat rentan bekerja di bawah kondisi yang buruk.
Sebagaimana diketahui, pada Sabtu (1/12/2012) polisi Malaysia dan petugas imigrasi Malaysia menggerebek tempat penampungan mafia pekerja asing di Bandar Baru Klang, Selangor, Malaysia, pekan lalu. Petugas menangkap sedikitnya 12 pekerja agen pekerja asing AP Sentosa dan mengevakuasi 95 tenaga kerja Indonesia, 6 warga negara Filipina, serta 4 warga negara Kamboja. Keberhasilan petugas imigrasi Malaysia ini mendapat perhatian luas di media lokal.
Petugas telah mengevakuasi semua korban ke tempat penampungan Polis Diraja Malaysia dan Kementerian Sosial di Bukit Ledang. Petugas menahan 3 warga negara (WN) Malaysia, 9 WN Indonesia, 3 WN Kamboja, dan 1 WN Filipina. Para korban mengaku, makan mereka dijatah dan mereka dipaksa makan kertas jika berani menanyakan kekurangan gaji. Mereka diantar setiap pagi ke rumah pengguna jasa menjadi pekerja rumah tangga (PRT) dan dijanjikan gaji 700 ringgit (Rp 2,2 juta) per bulan. Mereka tak berdokumen dan dieksploitasi.
Direktur Imigrasi Selangor, Amran Ahmad, seperti dikutip Harian The Star, para perempuan itu dikunci di lantai tiga di bangunan yang terletak di negara bagian Selangor itu. Mereka dikirim bekerja setiap pagi ke rumah-rumah di sekitar lokasi gedung sebagai pembantu rumah tangga. Saat malam, mereka disekap. Para perempuan itu mengaku, agen pencari kerja yang merekrut mereka mengambil gaji mereka sebagai uang muka untuk jasa perekrutan. Uang yang diambil setara dengan tujuh bulan gaji. Para pembantu rumah tangga ini menerima gaji 230 dollar AS atau sekitar Rp 2,2 juta per bulan.
Media lokal Malaysia, Senin (3/12/2012) merilis bahwa aparat keamanan Malaysia membebaskan 105 tenaga kerja perempuan yang disekap dan dipaksa bekerja tanpa upah. Polisi juga menahan 12 orang yang diduga terlibat dalam penyekapan ini. Para tenaga kerja itu yang terdiri atas 95 orang warga Indonesia, 6 Filipina, dan 4 warga Kamboja dibebaskan dari sebuah gedung di dekat Kuala Lumpur, tempat mereka disekap oleh agen mereka. Para tenaga kerja ini masuk ke Malaysia dalam beberapa bulan terakhir secara ilegal yang membuat mereka rentan terhadap aksi kekerasan.
Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Suhartono mengatakan, Atase Tenaga Kerja RI di Kuala Lumpur Agus Triyanto baru akan meninjau 95 korban pada Selasa (4/12). PPTKIS dan pelaku yang terlibat harus dihukum berat serta izin usaha mereka dicabut.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, menyampaikan di Jakarta, Senin (3/12/2012) bahwa Para pelaku melanggar undang-undang antiperdagangan orang dan antipenyelundupan pekerja migran dengan sanksi 15 tahun penjara. Polri, Imigrasi, Kemlu, dan Kemenakertrans harus bongkar jaringan ini di Indonesia. Pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) yang terlibat harus dipidanakan.
Aktivis Migrant Care di Kuala Lumpur, Alexander Ong, mengatakan, AP Sentosa adalah mafia yang harus diungkap. Pasalnya, mereka punya jaringan pemasok TKI yang sangat luas mulai Aceh sampai Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Tiga tahun lalu, Indonesia melakukan moratorium pengiriman pembantu rumah tangga ke Malaysia menyusul banyaknya kasus kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia di negeri itu. Sebelum moratorium diberlakukan, sekitar 300.000 warga Indonesia tercatat secara resmi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di negeri jiran itu. Tetapi, sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbaik di Asia Tenggara, sudah sejak lama Malaysia menarik para perempuan dari negara-negara tetangga, termasuk Malaysia, untuk mengadu nasib di negeri itu. Alasannya, Malaysia  memiliki standar hidup yang cukup tinggi di Asia Tenggara, sehingga menjadi magnet para perempuan Indonesia, termasuk Filipina dan Kamboja untuk mengadu nasib sebagai pembantu rumah tangga.
Pada Desember tahun lalu, Indonesia mengatakan segera membuka kembali pengiriman pembantu rumah tangga setelah dua negara menyatakan akan memberikan perlindungan lebih baik kepada para tenaga kerja asal Indonesia.  Padahal, kasus terbaru terkait tenaga kerja Indonesia, berupa dugaan pemerkosaan seorang perempuan Indonesia oleh tiga orang polisi Malaysia pada November lalu, masih hangat dalam ingatan. Polisi Malaysia juga tengah menyelidiki dugaan pemerkosaan yang dilakukan seorang laki-laki di utara negeri itu terhadap pembantu rumah tangganya yang baru berusia 15 tahun.
Perlu diketahui bahwa setiap dua minggu, Tanjung Pinang menerima 200-300 orang TKI bermasalah yang dipulangkan Pemerintah Malaysia. Sebelumnya, setiap minggu, ada 300-400 TKI yang dipulangkan dan ditampung di Asrama Transito. Bahkan, jumlah TKI yang dipulangkan pernah mencapai 30.000 orang.
Anehnya, Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufrie, Sabtu (1/12/2012) pagi, meresmikan Rumah Perlindungan Trauma Centre (RPTC) bagi korban tindak kekerasan dan perlindungan migran (KTK-PM) dan keluarganya di Kelurahan Senggarang, Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kepulauan Riau. Biaya pembangunan mencapai Rp 1,6 miliar dari APBN 2012. Setiap dua minggu, Tanjung Pinang menerima 200-300 orang TKI bermasalah yang dipulangkan Pemerintah Malaysia.
RPTC yang baru ini akan menggantikan Asrama Transito, tempat penampungan TKI bermasalah yang gedungnya dimiliki salah satu perusahaan pengerah jasa tenaga kerja di Tanjung Pinang. RPTC ini diharapkan benar-benar bisa menjadi tak sekadar penampungan, tetapi juga memulihkan dari psikososial agar bisa siap dipulangkan ke masyarakat. RPTC yang diresmikan itu sementara baru memiliki kapasitas 200 tempat tidur bagi TKI pria dan wanita. Tahun depan, Kemsos akan membangun lagi satu unit untuk menambah kapasitas penampungan. Luasnya mencapai tiga hektar, dan merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Riau Kepulauan.

Sepertinya akar permasalahan TKI belum tersentuh, kebijakan yang diterapkan kepada TKI hanya mengobati persoalan, bukan memutuskan ‘tali’ korban yang masih berkepanjangan.

SUMBER :
Kompas

Enhanced by Zemanta
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s