DARI DULU MASALAH SEKOLAH TIDAK TUNTAS

PUNGUTAN LIAR
Indonesia Corruption Watch dan Ombudsman RI menemukan ada 112 pelanggaran dalam proses seleksi siswa baru tahun ajaran 2012/2013. Temuan itu didapat ICW dan Ombudsman setelah membuka posko pengaduan di 21 kabupaten/kota di tujuh provinsi di Indonesia, sejak 25 Juni lalu.
Peneliti ICW Febri Hendri di kantor Ombudsman RI, mengatakan bahwa berdasarkan data di posko bersama, ditemukan 112 kasus di 108 sekolah. Dari112 kasus yang masuk ke posko, 60 di antaranya adalah praktik pungutan saat proses penerimaan siswa baru. Selanjutnya adalah kekacauan proses seleksi dengan 18 kasus, pungutan dalam tahap daftar ulang sepuluh kasus, pungutan sekolah sepuluh kasus, penahanan ijazah delapan kasus, jual-beli “bangku” tiga kasus, dan intervensi proses seleksi satu kasus.
Dari data ICW, nilai pungutan rata-rata di tingkat sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah sebesar Rp 1,3 juta, Rp 2 juta di tingkat sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, serta Rp 2,4 juta di tingkat sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah. Pungutan di sekolah negeri, nilainya lebih besar dibandingkan dengan sekolah swasta. Pungutan yang dibebankan ke siswa baru diberlakukan untuk keperluan pembelian seragam, operasional, bangunan, buku, dana koordinasi, internet, koperasi, amal jariyah, formulir pendaftaran, perpisahan guru, praktik, administrasi rapor, ekstrakurikuler, sumbangan pengembangan institusi, uang pangkal, dan pungutan lainnya. Padahal pungutan dalam penerimaan siswabaru dilarang, apalagi bagi sekolah yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah.
Keluhan lain berkaitan dengan pungutan adalah tertahannya ijazah seorang calon siswa baru akibat belum melunasi iuran sekolah, serta adanya pungutan di tahap daftar ulang di tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Berdasarkan data posko, rata-rata uang daftar ulang untuk SMP rata-rata Rp 370 juta, dan SMA Rp 1,3 juta.

HASIL NILAI UJIAN
“Sebetulnya semua sekolah di Jakarta itu bermasalah karena NEM dijadikan tolok ukur penerimaan”. Demikian penilaian Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di sela-sela kunjungannya ke SMA Negeri Unggulan MH Thamrin, Jalan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu(14/11/2012).
Semua sekolah kini mengedepankan hasil nilai ujian untuk menyeleksi siswa barunya. Sementara itu, di sisi lain, banyak siswa miskin yang memiliki kemampuan standar atau bahkan di bawah rata-rata, tetapi ingin merasakan pendidikan berkualitas di sekolah yang baik. Anak-anak yang berasal dari keluarga mampu selalu dapat mengikuti les atau bimbingan belajar di luar jam sekolah. Walau demikian, siswa dari keluarga miskin sulit merasakan hal serupa karena harus bergumul dengan kesulitan hidup yang menghimpit. Para siswa yang mengikuti les pasti anak orang kaya dan nilainya pasti bagus. Lalu bagaimana dengan anak-anak miskin?. 
Banyak sekolah, khususnya yang memiliki label rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), tidak bersedia memenuhi instruksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mengharuskan sekolah memberikan 20 persen kursinya untuk anak-anak tidak mampu. Alasannya beragam, mulai dari sekolah yang mempersempit akses siswa miskin, hingga karena siswa miskin “ketakutan” belajar di sekolah unggulan karena khawatir dengan tekanan sosial setelahnya.
INFRASTRUKTUR TIDAK MEMADAI
Puluhan pelajar dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas yang tinggal di Jorong Lambung Bukik, Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, terpaksa menyeberangi sungai setiap hari. Hal itu mereka lakukan karena ketiadaan infrastruktur jembatan sebagai sarana untuk menyeberang secara aman dan cepat. Sementara lebar Batang (Sungai) Surantih mencapai lebih dari 20 meter dengan arus yang relatif deras meskipun kedalaman sungai rata- rata 50 sentimeter jika tidak terjadi banjir.
Jika hujan deras dan permukaan Batang Surantih meninggi, para pelajar itu terpaksa membatalkan keinginan untuk bersekolah. Sebaliknya, jika saat pulang sekolah air sungai itu meninggi, para pelajar terpaksa menunggu di Nagari Kayu Gadang yang berada di seberang Jorong Lambung Bukik dan terpisah oleh aliran deras Batang Surantih.
Bupati Pesisir Selatan Nasrul Abit, Senin (12/11), mengakui bahwa pihaknya belum mengetahui di mana lokasi Jorong berada. “Dinas Pekerjaan Umum nanti akan saya suruh lihat. Jika memungkinkan, akan kita mulai pembangunan jembatan pada tahun 2013,” katanya.
Kondisi serupa terjadi di Sungai Cipatujah di Kampung Dukuh Handap, Desa Batuhideung, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Banten. Setiap hari anak-anak menyeberangi sungai yang lebarnya mencapai 32 meter. Setiap hari terlihat sejumlah pelajar tampak menyeberangi sungai dengan cara berombongan. Mereka kebanyakan adalah siswa SD. Arus sungai yang deras membuat pelajar yang masih kecil mesti diawasi oleh sejumlah rekan mereka yang lebih senior. Dilaporkan 3 orang sudah tewas selama kondisi ini berlangsung.
Pemerintah Kabupaten Gresik akhirnya melarang sekolah di wilayah tersebut untuk memungut sumbangan daftar ulang serta penjualan pakaian seragam dan buku pelajaran, yang diperkuat Surat Edaran Bupati Gresik No. 420/958/437.12/2012 tertanggal 5 Juli 2012.
Kebijakan tersebut merupakan respon terhadap para buruh yang tergabung Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) yang berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Gresik pada Kamis, 5 Juli 2012. Unjuk rasa itu menuntut penertiban biaya daftar ulang sekolah, pembelian seragam dan buku yang mencapai Rp1 juta lebih. Pembacaan SE tersebut dilakukan di hadapan para buruh yang tergabung Konfederasi KASBI yang datang kembali ke Kantor Bupati Gresik, sesudah pada Kamis/5 Juli berunjuk rasa menuntut penertiban biaya daftar ulang sekolah.
Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mengatakan pihak sekolah harus berpihak kepada kaum miskin, maka siswa yang tidak mampu memenuhi biaya pendidikan diharapkan tetap bisa bersekolah.
 
“Jauh-jauh hari saya sudah mengimbau sekolah agar tidak menjual seragam dan buku, tetapi cukup memberikan contoh buku serta seragam kepada para murid untuk mencari sendiri di luar,” tuturnya seusai membacakan SE Bupati No. 420/2012 tentang larangan sumbangan daftar ulang, hari ini (Jumat/6 Juli 2012). Konfederasi KASBI disebutkan akan meneruskan SE Bupati Gresik ke Dinas Pendidikan Gresik yang membawahi sekolah negeri dan swasta, selain ke Kementerian Agama Gresik yang membawahi madrasah.
SE tersebut terdiri dari 6 butir imbauan, diantaranya pihak sekolah tidak dibenarkan memaksa menjual seragam atau buku, sekaligus dilarang memungut biaya apapun kecuali yang diperbolehkan dalam UU Sisdiknas. Surat tersebut ditujukan terhadap jajaran Dinas Pendidikan Kab. Gresik.
“Kami senang sebab aspirasi kawan-kawan buruh dan masyarakat Gresik terkait mahalnya biaya pendidikan direspon baik oleh Bupati Gresik,” ujar Agus Budiyono.
SEKOLAH TIDAK BERSEDIA MENGEMBALIKAN PUNGUTAN
Walikota bengkulu, Ahmad Kanedi memberikan deadline selama satu minggu pada seluruh sekolah yang sudah memungut biaya masuk tahun ajaran baru, untuk mengembalikan dana tersebut pada siswa. Baik pungutan berdalih uang bangunan, seragam sekolah ataupun biaya daftar ulang dengan jumlah yang beragam. Tidak ada alasan bagi sekolah yang menyebutkan dana tersebut sudah terpakai, karena uang tersebut belum sampai seminggu ditarik dari siswa. Jika ada sekolah yang beralasan sudah digunakan, maka akan menjadi tanda tanya, untuk apa penggunaan uang pungutan tersebut.
Jika ada sekolah yang membangkang, walikota memastikan akan mencopot kepala sekolah yang melanggar aturan tersebut. Begitu juga, jika ada sekolah yang masih memberlakukan pungutan setelah instruksi ini dikeluarkan. Menurut walikota, semua operasional sekolah sudah tercover melalui dana bos. saat ini pihak sekolah dan guru hanya perlu mendidik siswa dengan baik. sementara untuk guru, selain gaji, guru juga mendapat tunjangan sertifikasi yang sama nilainya dengan besaran gaji. Karena itulah, tidak ada alasan bagi sekolah untuk memungut biaya dengan mengatasnamakan operasional sekolah atau untuk kesejahteraan guru.
Namun fakta dilapangan ditemukan bahwa pungutan yang sudah ditarikdi semua sekolah belum dikembalikan pihak sekolah.  Pihak sekolah sendiri tidak mengakui pungutan liar ini, alasannya pungutan itu merupakan kesepakatan orangtua siswa, komite dan pihak sekolah. Berikut Nama sekolah yang melakukan pungutan-pungutan :

NO
NAMA SEKOLAH
BESAR PUNGUTAN per SISWA
1.
SMKN 3 KOTA
RP 850-950.000,-
2.
SMKN 2 KOTA
RP 780.000,-
3.
SMPN 17
RP. 60.000,-
4.
SDN 69
RP 500.000,
5.
SDN 16
RP 800.000,
6.
SMPN 13
RP 100.000,
7.
SMPN 15
RP 20.000,
8.
SMPN 18
RP 40.000,
9.
SMKN 1
RP 300.000,
10.
SMAN 10
RP 3.000.000,
SUMBER : RakyatBengkuluTv.Com
KEMDIKBUDNAS ALIHKAN TANGGUNGJAWAB
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Suyanto menyayangkan adanya sejumlah pungutan yang diterapkan oleh sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dalam seleksi siswa baru tahun ajaran 2012/2013. Praktik itu harus dihentikan, salah satunya dengan memberi peringatan sekolah yang diketahui meminta pungutan ke calon siswa baru. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan harus bertanggungjawab karena masalah pendidikan sudah didesentralisasi. Dinas harus memberi peringatan ke sekolah karena pemberlakuan pungutan tidak dibenarkan.
Kementerian Pendidikan dan Budaya pernah melakukan inspeksi mendadak, untuk menelusuri kemungkinan adanya praktik pungutan oleh sekolah dalam proses penerimaan siswa baru. Namun dalam sidak, timnya tidak menemukan ada sekolah yang mematok pungutan. Kalau ternyata ada temuan berbeda, itu di luar pengetahuan kami.

SUMBER :
1. WASPADA.COM
2. BISNIS.COM
3. RAKYATBENGKULU.COM
4. KOMPAS.COM

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s