Menilik Anggaran Kemendikbudnas

Terjadi Penyusutan Anggaran?
Alokasi anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 susut cukup signifikan dibandingkan tahun ini. Pemerintah menetapkan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) Kementerian Negara/Lembaga dan Non K/L Tahun Anggaran (TA) 2014 mencapai sebesar Rp80,661 triliun. Dalam alokasi APBN 2014, pagu anggaran Kemendikbud dipatok hampir Rp 80 triliun. Tetapi dalam pagu indikatif rancangan APBN 2015, anggaran Kemendikbud dikepras menjadi sekitar Rp 60 triliun. Dengan pengeprasan anggaran itu, jelas ada program atau kegiatan Kemendikbud yang tidak dilanjutkan di 2015 nanti.
Padahal saat ini banyak program Kemendikbud yang dirasakan positif oleh kalangan pendidikan. Mulai dari rehab sekolah rusak, pemberian tunjangan guru dan dosen, hingga program pengadaan buku pelajaran gratis untuk siswa. Sedangkan di jenjang pendidikan tinggi, banyak kebijakan yang dicap bagus. Seperti pemberian beasiswa pendidikan mahasiswa miskin (bidik misi), hingga beasiswa pendidikan melalui dana abadi pendidikan yang dikelola LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan). Beasiswa dari dana abadi pendidikan itu bisa dipakai untuk kuliah di dalam dan luar negeri.
Mendikbud Mohammad Nuh masih menutup rapat-rapat alasan pengeprasan anggaran itu. Mantan rektor ITS Surabaya itu juga enggan menyebutkan program pendidikan apa saja yang tidak dilanjutkan di 2015, sebagai dampak pemangkasan anggaran tadi. “Anggaran Kemendikbud yang tahun depan Rp 60-an triliun itu masih pagu indikatif,” kilahnya. Pagu indikatif itu masih terlalu dini untuk diperbincangkan. Sebab setelah ditetapkan pagu indikatif, baru nanti naik menjadi pagu definitif. Setelah itu baru disahkan menjadi pagu tetap Kemendikbud. Jadi menurutnya besaran anggaran Kemendikbud tahun depan yang Rp 60-an triliun itu masih berpotensi berubah.
Dalam menetapkan pagu tetap APBN 2015 Presiden SBY bakal mengajak rembukan presiden terpilih yang baru. Entah itu Prabowo Subianto atau Joko Widodo. “Jika nanti presiden terpilih ingin anggaran Kemendikbud dinaikkan, karena janji kampanyenya, ya siap dinaikkan,” jelas Nuh. Meskipun anggaran Kemendikbud turun, tetapi porsi anggaran pendidikan di APBN tetap 20 persen. Jadi jika APBN 2015 nanti lebih tinggi dibanding 2014, maka anggaran pendidikannya ikut naik.
“Anggaran pendidikan itu tidak hanya di Kemendikbud,” ucapnya. Anggaran pendidikan juga ada yang dikelola kementerian lain. Selain itu anggaran pendidikan juga ada yang langsung ditransfer ke daerah. Penetapan ini ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 27 November 2013 sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 29 Tahun 2013.
“Anggaran sebesar Rp80,661 triliun itu terdistribusi dalam program-program di Sekretariat Jendral (Sekjen), Inspektorat Jendral (Itjen), Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Dasar (Dikdas), Ditjen Pendidikan Menengah, Ditjen Pendidikan Tinggi (Dikti), Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Nonformal dan Informal, Ditjen Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan,” demikian seperti dikutip dari laman Setkab, Kamis (19/12/2013).
Pada Sekjen Kemendikbud terdapat program pengembangan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PTJJ) yang dialokasikan sebesar Rp 82,500 miliar. Selain itu, juga ada program peningkatan layanan prima di bidang pengelolaan anggaran dan akuntabilitas dengan anggaran Rp 253,700 miliar termasuk Rp175,59 miliar untuk Bantuan Sosial), peningkatan pelayanan prima dalam perencanaan, penganggaran dan kerjasama luar negeri dengan anggaran Rp 347,736 miliar termasuk Bantuan Sosial Rp 148,408 miliar, dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pendayagunaan E-Pembelajaran dan E-Administrasi sebesar Rp 245,131 miliar. Sekjen juga ada program penyediaan data dan statistik pendidikan dengan anggaran Rp 54,896 miliar, peningkatan sensor film Rp 39,759 miliar, dan penelitian dan pengembangan bidang arkeologi yang mendapatkan alokasi anggaran Rp 67,573 miliar.
Ditjen Dikdas mengalokasikan anggaran sebesar Rp 716,574 miliar termasuk bantuan sosial Rp 405,716 miliar untuk peningkatan akses dan mutu, PK dan PLK SDLB/SMPLB, penjaminan kepastian layanan pendidikan SMP Rp 4,267 triliun termasuk bantuan sosial Rp 2,932 triliun, penjaminan kepastian layanan pendidikan SD Rp5,575 triliun termasuk bantuan sosial Rp 3,029 triliun, serta penyediaan dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten untuk jenjang Dikdas sebesar Rp 5,366 triliun termasuk bantuan sosial Rp 4,834 triliun.
Ditjen Pendidikan Menengah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,801 triliun termasuk bantuan sosial Rp5,483 triliun untuk penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan SMA, penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan SMK Rp 6,288 triliun termasuk bantuan sosial Rp 5,367 triliun, serta penyediaan dan peningkatan kesejahteaan pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten di jenjang pendidikan menengah sebesar Rp 2,215 triliun termasuk Rp1,944 triliun untuk bantuan sosial.
Anggaran untuk Ditjen Dikti mengalokasikan sebesar Rp 3,011 triliun termasuk bantuan sosial Rp 515,314 miliar untuk penyediaan dosen dan tenaga kependidikan bermutu, pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Rp 1,096 triliun, penyediaan layanan pembelajaran dan kompetensi mahasiswa Rp 7,973 triliun termasuk bantuan sosial Rp 2,918 triliun, peningkatan mutu program studi (Prodi) profesi kesehatan dan mutu pendidikan kesehatan Rp 513,714 miliar, pengembangan mutu pendidikan politeknik Rp 279,479 miliar, dan layanan Tridharma di perguruan tinggi Rp 14,602 triliun termasuk belanja barang Rp12,758 triliun dan belanja modal Rp 1,838 triliun.
Ditjen PAUD, nonformal dan Informal sendiri mengalokasikan anggaran penyediaan layanan PAUD sebesar Rp 608,128 miliar, penyediaan layanan kursus dan pelatihan Rp 197,983 miliar, dan penyediaan layanan pendidikan masyarakat Rp 275,628 miliar.
Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud mengalokasikan anggaran Rp 112,731 miliar untuk penyempurnaan kurikulum, sistem pembelajaran dan perbukuan. Sementara untuk fasilitasi standar mutu dan  pelaksanaan akreditasi disediakan anggaran Rp 882,495 miliar; dan penelitian dan pengembangan kebudayaan Rp23,768 miliar.
Direktur Pembinaan SMP Ditjen Mandikdasmen Kemendiknas Didik Suhardi mengatakan, anggaran yang diajukan melalui APBN-P salah satunya akan digunakan untuk meningkatkan beasiswa miskin.
Anggaran Ditjen Kebudayaan menyiapkan program pengelolaan permeseuman dengan anggaran Rp140,509 miliar; pelesatarian sejarah dan nilai tradisional Rp88,605 miliar; pelestarian dan pengelolaan peninggalan purbakala Rp326,758 miliar; pelestarian cagar budaya dan permuseuman Rp194,100 miliar; pembinaan kesenian dan perfilman Rp141,950 miliar; pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi Rp 60 miliar; dan internalisasi nilai dan diplomasi budaya Rp 63,350 miliar.
Badan Pengembangan SDM Pendidikan & Kebudayaan & Penaminan Mutu Pendidikan mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.943 triliun untuk peningkatan penjaminan mutu pendidikan. Sedangkan pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan disiapkan anggaran Rp783,127 miliar, dan peningkatan layanan tenaga kependidikan Rp86,037 miliar.
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengalokasikan anggarannya sebesar Rp33,878 miliar untuk pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra, serta untuk pembinaan bahasa dan sastra dialokasikan anggaran sebesar Rp40,359 miliar.
Perlu diketahui bahwa persetujuan Komisi X atas pagu anggaran RAPBN 2014 KEMENDIKBUD itu telah melalui  beberapa kali pembahasan dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pagu anggaran yang disetujui sebesar Rp 80,6 triliun.etelah melakukan. “Anggaran ini akan dialokasikan ke masing-masing unit utama yang ada di lingkungan Kemendikbud. Rinciannya, Sekretariat Jenderal mendapat anggaran sebesar Rp 1,4 triliun. Kemudian, Inspektorat Jenderal sebanyak Rp 205 miliar,” jelas Wakil Ketua Komisi X Syamsul Bachri saat membacakan kesimpulan rapat di Gedung Nusantara I, Kamis (24/10) malam.
Beberapa Pagu di setiap UPT dan Direktorat mengalami penurunan pada tahun 2014, kemungkinan dikarenakan adanya Pemilu pada tahun 2014. Pada tahun 2014 direktorat kebudayaan masih ada bansos, brrti masih bagus dalam sisi manajemen, yang mana belanja baran 70 %, belanja modal 12 %, belanja bansos 2%, nelanja pegawai 16%. Anggaran Kemendikbud untuk tahun anggaran 2014 memang mengalami kenaikan dibanding tahun anggaran 2013 yang hanya sebesar Rp 73 triliun. Namun, mengalami penurunan dibanding Nota Keuangan 2014 yang sudah disampaikan oleh Presiden pada 16 Agustus 2013 lalu, yang sebesar Rp 82,7 triliun. Alokasi anggaran tersebut, untuk Ditjen PAUDNI Rp 2,3 triliun. Untuk Ditjen Dikdas, Rp 16,2 triliun dan Rp 14,8 triliun untuk Ditjen Dikmen. Unit Utama yang mendapat anggaran terbesar adalah Ditjen Dikti, sebesar Rp 39,8 triliun. Untuk Ditjen Kebudayaan dialokasikan anggaran sebesar Rp 1,1 triliun, Balitbang Rp 1,1 triliun, Badan Bahasa Rp 359 miliar, dan yang terakhir Badan PSDMPK-PMP sebesar Rp 2,9 triliun. Dengan disetujuinya alokasi anggaran ini, Komisi X dan Mendikbud sepakat untuk melakukan penandatanganan RKA K/L RAPBN Kemendikbud.
Namun, Anggota Komisi X Itet Tridjajati Sumarijanto mengingatkan Mendikbud untuk memperbaiki tata kelola anggaran. Ia menilai, alokasi anggaran untuk satu jenis program di Kemendikbud malah dipecah menjadi beberapa satker, hal ini merepotkan Anggota Dewan untuk melihat seberapa besar alokasi anggaran sebenarnya. “Misalnya soal anggaran Kurikulum, tapi anggaran itu dipecah di beberapa satker, itu membuat kami tidak fokus meneliti berapa besar anggaran sebenarnya. Mungkin ada kebijakan dari Mendikbud untuk memperbaiki tata kelola anggaran, sehingga anggaran program di satu satker bisa dipertanggungjawabkan secara komprehensif,” pesan Politisi PDI Perjuangan ini.
Bagaimana dengan Alokasikan Dana Abadi Pendidikan (DAP) di Kemendiknas ?
Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendikas) pernah mengusulkan anggaran sebesar Rp 2,4 triliun untuk dana alokasi pendidikan (DAP). Anggaran sebesar itu diperuntukan bagi program yang bersifat multiyears. Antara lain untuk pemberian beasiswa dan riset pendidikan. Dodi Nandika, Sekjen Kemendiknas mengatakan, pengajuan dana tersebut masuk dalam usulan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P). “Dana abadi ini dialokasikan untuk meningkatkan pendidikan seiring dengan terus meningkatnya APBN. DAP ini untuk Kemendiknas dan Kemenag,” jelasnya, Selasa 16 Maret 2011. Sebab, anggaran Kemendiknas praktis meningkat.
Dalam APBN-P, anggaran untuk sektor pendidikan dialokasikan sebesar Rp 14 triliun. Rinciannya, Rp 6,2 triliun untuk Kemendiknas, Rp 2,4 triliun untuk DAP, Rp 3 triliun untuk Kementerian Agama, dan sisanya untuk kementerian lain yang juga menjalankan fungsi pendidikan. Dana Rp 6,2 triliun bakal diprioritaskan untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun, BOS, maupun peningkatan beasiswa miskin. Sedangkan, Rp 2,4 triliun untuk pelengkap (DAP). Pengalokasian DAP dilatarbelakangi karena setiap awal penggunaan anggaran baru selalu mencuat berbagai persoalan. Lantaran anggaran belum cair, maka sejumlah program maupun proyek kerapkali mandek. Karena itu DAP digagas khusus untuk mengantisipasi macetnya berbagai program tersebut. “Biasanya kalau anggaran belum cair, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Misalnya, beasiswa. Mahasiswa harus menunggu,” jelas alumnus IPB itu. Demikian pula, berbagai penelitian terpaksa terhenti lantaran belum mengalirnya dana tersebut.
DAP nantilah yang akan berfungsi sebagai dana sementara untuk menalangi berbagai program itu sampai alokasi dana yang sebenarnya cair. Dodi mengatakan, sejatinya, Kemendiknas tidak mengusulkan dana itu. Melainkan, Menteri Keuangan. Menkeu, Sri Mulyani berpendapat, jika tidak ada dana pendampingan, maka sejumlah program bakal terbengkalai. Agar penggunaan dana abadi ini tepat sasaran, maka dibentuk Komite Anggaran Pendidikan yang mengarahkan dan menyusun rencana program penggunaan. Komite itu nantinya dipimpin Wakil Presiden Boediono. Sedangkan wakilnya diduduki Menko Kesra Agung Laksono dan Mendiknas M Nuh sebagai sekretaris. Untuk pengawasan internal akan dilakukan Itjen dan BPKP. Sedangkan, pengawasan eksternal oleh BPK dan DPR.
Komisi X DPR menetapkan tambahan anggaran bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional (Kemendikbudnas) pada RAPBN 2012. Sejumlah tambahan itu nantinya untuk BOS, BOMM, BKM dan subsidi siswa kurang mampu. “Lembaga politik berhak menetapkan program dan anggaran. Kami Komisi X sepakat memberikan tambahan anggaran untuk siswa miskin dan rehabilitasi sekolah dan ini bukan pemerintah yang mengusulkan,” kata anggota Komisi X Dedi Gumelar, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/10/2011).
Dalam rapat tersebut Komisi X menetapkan tambahan anggaran dana BOS, BOMM, BKM sejumlah Rp 31,4 triliun. Sementara subsidi siswa miskin sejumlah Rp 1,3 triliun sehingga pagu anggaran Kemendikbudnas RAPBN 2012 menjadi Rp 97,051 triliun. Anggaran yang ditetapkan tadi belum termasuk anggaran program bidang kebudayaan. Untuk itu, Komisi X mendesak pemerintah untuk menyampaikan usulan pagu anggaran program kebudayaan RAPBN 2012. Padahal pagu anggaran yang diusulkan Kemendiknas untuk RAPBN 2012 hanya Rp 64,351 triliun. Berarti ada penetapan inisiatif DPR sebesar Rp 32,700 triliun.
Ketua Forum Guru Honorer Bersertifikat (FGHB) Lampung Suprihatin menilai pemberian tunjangan kinerja atau biasa disebut remunerasi di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) memboroskan anggaran. Program reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbud tersebut patut dipertanyakan publik mengingat kinerja kementerian yang membidangi pengelolaan pendidikan di negeri ini justru masih jauh dari memuaskan. Anggaran untuk membayar remunerasi di Kemendikbud cukup besar, yakni mencapai Rp989,8 miliar. Anggaran itu disalurkan untuk 58.584 pegawai Kemendikbud untuk masa pembayaran Juli—Desember 2013. “Kemendikbud belum menunjukkan peningkatan kinerja, pelayanan, dan tata kelola lebih baik. Sebagaimana kami ketahui berbagai pelayanan strategis yang ditangani pejabat Kemendikbud saat ini justru jauh dari kata maksimal, cenderung tidak pernah diperbaiki, rawan korupsi,” ujar Suprihatin, dalam diskusi akhir tahun bertema pendidikan di Sekretariat FGHB, Jalan Pulau Damar, Gang Madrasah III, No. 44, Tanjungsenang, Minggu (2/9/12).
Contoh konkret, kata dia, adalah karut-marutnya pelaksanaan ujian nasional (UN) 2013. Bahkan, program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang menyentuh masyarakat banyak baru terealisasi tidak lebih dari 35%. “Sementara para guru yang berjuang keras di lapangan tidak masuk dari rencana remunerasi ini. Hal ini patut disayangkan.”
Pendapat berbeda disampaikan Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Provinsi Lampung Ahmad Nurkholish yang menilai untuk saat ini masih memahami kebijakan remunerasi Kemendikbud sebagai upaya menjaga keharmonisan antara guru dan pegawai Kemendikbud. “Selama ini, guru, terutama guru PNS, sudah dimanja dengan penghasilan yang memadai, ada juga yang melebihi gaji pegawai di lingkungan Kemendikbud. Mereka itu (pegawai) kesejahteraannya juga butuh perhatian pemerintah lewat remunerasi ini,” ujar dia.
Sementara pengamat pendidikan Lampung, Rudi Irawan, berpendapat remunerasi ini efeknya positif bagi optimalisasi kinerja pegawai Dinas Pendidikan, terutama di kabupaten/kota yang bersentuhan langsung dengan guru-guru. Namun, perlu juga langkah pengawasan dan evaluasi keberlangsunganya. “Jika tidak ada perbaikan pelayanan dan kinerja terhadap pertumbuhan pendidikan dan guru-guru, tentu remunerasi ini perlu ditinjau ulang. Kalau malah menambah arogansi pelayanan terhadap guru, tentu harus dicabut,” ujar dia.
Kemendikbudnas Terhutang Kepada Guru ?
Ribuan guru bersertifikasi di Kebupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau belum menerima dana tunjangan secara utuh terhitung sejak 2010 hingga 2012 lalu, tunggakan dana belum dibayarkan oleh pihak kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional (Kemendikbudnas) mencapai Rp10.875.734.700. ‘Jumlah guru bersertifikasi yang belum dibayarkan tunjangannya selama satu bulan pada tahun 2010 lalu sebanyak 42 orang,’ kata Ketua sertifikasi guru Kabupaten Indragiri Hulu Hefnan Endri Mpd di Rengat, Selasa.
Untuk tahun 2011 lalu masih terdapat tunggakan pembayaran dana sertifikasi kepada sejumlah tenaga pendidik tersebut satu bulan, selain itu pada tahun yang sama diantaranya 42 orang guru ditahun 2010 yang masih tersisa pembayarannya. Selanjutnya pada tahun 2012, kembali terjadi kekurangan bayar untuk sekitar seribuan guru bersertifikasiterdapat dua bulan dana sertifikasi yang belum dibayarkan, akibatnya, selama tiga tahun berturut-turut dengan kekurangan bayar pada tahun 2010 dan tahun 2011 sebanyak satu bulan dan tahun 2012 lalu sebanyak dua bulan totalnya mencapai Rp10.875.734.700. ‘Diakui untuk 42 orang guru tersebut, kekurangan bayar sejak tahun 2010 hingga tahun 2012, sementara untuk guru lainnya yang belum terima sisa dana tunjangan2011 dan 2012 belum dapat dirinci,’ ucapnya.
Hal ini sebutnya, disebabkan salah satunya oleh kekurangan dana yang ditransper oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah, bahkan ketika kekurangan itu kembali diusulkan pada tahun berikutnya tidak kunjung digubris.
Sebagai informasi tambahan, Keppres No. 37 Tahun 2012 tentang Rincian Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2013, memiliki 3 lampiran :
Lampiran I :
Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2013 Menurut Organisasi/Bagian Anggaran, Unit Organisasi, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan Jenis Belanja dan Sumber Dana
Lampiran II :
Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Angggaran 2013 Menurut Organisasi/Bagian Snggaran, Unit Organisasi, Pusat, Daerah dan Kewenangan
Lampian III :
Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2013 Menurut Organisasi/Bagian Anggaran, Unit Anggaran, Program, Kegiatan, Output dan KPJM
Pada tanggal 1 November 2013, Pukul 13.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Golden Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Winarni Kepala Bagian perencanaan dan Penganggaran, membuka rapat untuk  membahas beberapa poin sebagai berikut :
·         Arahan dirjen kebudayaan
·         Paparan direktur tentang fokus program unggulan 2014
·         Pengembangan sistem aplikasi perencanaan amerta dan administrasi
·         Rambu-rabu RKAKL 2014
·         Output sidang Komis
Bapak Kacung Marijan Direktur Jenderal Kebudayaan yang berhalangan hadir, diwakilkan oleh Bapak Endjat yang membahas beberapa poin : program kegiatan, capaian dan fokus kegiatan.
Ada 10 kegiatan yang menjadi program pelestarian Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan tiga pilar penting sebagai berikut”
·         Penguatan karakter bangsa
·         Pelestarian warisan budaya
·         Penguatan diplomasi budaya
Pilar-pilar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
·         Pembangunan karakter bangsa melalui kebudayaan
·         Persemaian nilai budaa sebagai pembentuk karakter bangsa
·         Penguatan kantong2 budaya: sanggara/ komunitas/ desa adat
·         Penyuluh budaya
·         Fasilitas sarana budaya untuk sekolah
·         Fasilitas pembuayan film pendek dan dokumenter
·         Bahan publikasi / INDB
·         Gerakan nasional cinta museum
·         Anugrah kebudayaan maestro
·         Pelestarian warisan budaya
·         Registrasi nasional cagar budaya sebagai warisan budaya nasional
·         Revitalisasi cagar budaya (sangiran, muaro jambi, pengasingan bung karno, diende/ keraton-keraton)
·         Revitalisasi museum
·         Penguatan Diplomasi Budaya
·         Penyelenggaraan forum dunia bidang kebudayaan
·         Penguatan diplomasi budaya, rumah budaya di luar negeri
·         Pengembangan rumah budaya nusantara
·         Penominasian warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia (UNESCO)
·         Penguatan warisan budaya dunia (sosialisasi/publikasi/summit)
Rincian Anggaran Belanja Dikti Tahun Anggaran 2013 dapat didownload disini :
Apa yang sudah dirasakan masyarakat ?
Komunitas Pendidikan Indonesia sebaiknya terus mengawasi terwujudnya Visi Pendidikan nasional Indonesia yaitu menciptakan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan demikian pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Dengan alokasi anggaran tersebut perintah UU Nomor 20/2003 bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Bahkan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Demikian pula warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
Masyarakat menunggu, program pemerintah mampu mengejar ketertinggalan dunia pendidikan, baik dari segi mutu dan alokasi anggaran pendidikan dibandingkan dengan negara lain. Sesuai dengan amanat UUD 1945, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Menurut Data Pokok APBN-P 2008 dan APBN 2009, pada tahun 2005 alokasi anggaran Depdiknas ini mencapai Rp 23.117,4 miliar atau 19,23% dari total APBN. Selanjutnya terus mengalami kenaikan, pada tahun 2006 mencapai Rp 37.095,1 miliar atau 22,44% dari total APBN, Rp 40.476,8 miliar atau 18,95% dari total APBN pada tahun 2007, dan pada tahun 2008 mencapai Rp 45.296,7 miliar atau 16,67% dari total APBN. Pada tahun 2009, alokasi anggaran Depdiknas dalam belanja pemerintah pusat mencapai Rp 62.098,3 miliar atau 19,76% dari total APBN.
Upaya Pemerintah agar 20% APBN dialokasikan untuk pendidikan, bahkan penyerapan anggaran pendidikan pada tahun 2006 telah melebihi angka 20%, yaitu 22,44% harus benar-benar nyata dirasakan masyarakat. Namun realisasi atau penyerapan dana pendidikan untuk tahun 2008 hanya 16,67%, dan perlu dicari tahu mengapa penyerapannya cuma sejumlah itu. Untuk tahun 2009. Keseriusan Pemerintah untuk memenuhi amanat UUD 45 memang terlihat dari angka-angka yang selalu menempati urutan pertama, dengan persentase 16,67% – 22,44%. Namun harus diawasi bahwa tambahan alokasi anggaran pendidikan ini tentu saja bukan merupakan capaian akhir, melainkan merupakan langkah awal atau tambahan amunisi untuk meningkatkan mutu pendidikan kita dan memperluas cakupannya sehingga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan yang terpencil. Pengelolaan yang transparan dan akuntabel juga merupakan salah satu kunci kesuksesan untuk mencapai target yang dicita-citakan. Semoga penambahan alokasi anggaran ini benar-benar bisa meningkatkan pembangunan manusia Indonesia.
Sumber :

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s